08 Apr 2019, 16:50
Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Kominfo dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bukittinggi berikrar untuk menjaga netralitas di Pemilu 2019. Di lain sisi, mereka berkomitmen untuk mengajak masyarakat tidak golput.
Ikral netralitas ASN dibacakan langsung Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Eryanson saat memimpin apel di Kantor Balaikota Bukittinggi, Jalan Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah, Senin (08/04). Ikrar tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 800/2620/SJ.
Ada beberapa poin penting dalam ikrar tersebut. Antara lain mendukung suksesnya Pileg dan Pilpres 2019, menolak segala bentuk kampanye yang bermuatan kebencian, fitnah, serta ujaran bermuatan SARA dan hoax.
Ikrar juga menekankan netralitas ASN dalam Pemilu 2019, serta mengajak warga Bukittinggi untuk menggunakan hak pilihnya 17 April nanti dan mendukung tegaknya NKRI yang berazaskan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam kesempatan terpisah, pernah berjanji akan menindak tegas ASN di Bukittinggi yang ketahuan tidak netral saat Pemilu 2019. "Kalau ada yang tidak netral, kami akan tindak sesuai ketentuan," kata Ramlan. Saat ini ASN Pemko Bukittinggi berjumlah lebih dari 3 ribu orang.
Selain harus netral, para ASN juga juga diminta berperan menyukseskan Pemilu 17 April nanti. Salah satunya dengan mengajak masyarakat untuk tidak golput. “Sebagai ASN, diharapkan ikut mengajak masyarakat tidak golput, tapi tidak boleh mengarahkan pilihan masyarakat," pungkasnya. (Ylm)
Komentar
Pemerintah Kota Bukittinggi
Komentar