Efektivitas Income Daerah, Pemko Ambil Alih Parkir dan WC
14 Jul 2016, 00:00
Efektivitas Income Daerah, Pemko Ambil Alih Parkir dan WC
Pemko bakal mengelola sendiri masalah perparkiran dan WC umum di Kota Bukittinggi. Sistem kontrak yang dilaksanakan selama ini dengan pihak ketiga tidak memberikan kontribusi yang memadai, bahkan dikhawatirkan bertentangan dengan aturan.
“Parkir dan WC umum ke depan kita yang mengelola langsung,� tegas Walikota Ramlan Nurmatias ketika memberikan arahan pada hari pertama kerja pascalibur Idul Fitri, Senin (11/7). Karena itu pihaknya memerintahkan SKPD terkait untuk segera mengambil alih pengelolaan parkir dan juga WC umum itu.
Di Kota Bukittinggi terdapat 27 titik satuan ruang parkir (SRP). Seluruhnya dikelola pihak ketiga. Namun, aturan baru tidak membolehkan lagi kontrak pihak ketiga, kecuali dalam bentuk kerjasama. “Kalau WC dan parkir masih kelola dengan kontrak kita khawatir terjerat aturan nantinya,� tegasnya menambahkan.
Selain itu, yang lebih penting lagi menurutnya, dari evaluasi yang dilakukan, pengelolaan parkir dengan sistem kontrak itu kurang menggembirakan hasilnya. Dari 27 SRP yang tersebar di beberapa lokasi tersebut, total pemasukan untuk PAD hanya berkisar Rp675 juta. Karena itulah, pihaknya menurut Ramlan bersungguh-sungguh mengupayakan pengelolaan parkir roda dua memanfaatkan gedung eks Bioskop Gloria dan mengosongkan jalan Minangkabau.
Selama ini, parkir motor di Jalan Minangkabau itu hanya memberi kontribusi PAD melalui kontrak sebesar Rp250 ribu perhari, sementara parkir pada eks Gloria mendatangkan pemasukan Rp3 juta perhari. “Artinya, kalau kita yang mengelola hasilnya jauh lebih banyak,� ujarnya. Dari satu lokasi eks Bioskop Gloria itu saja rata-rata perbulan dihasilkan Rp90 juta dan Rp1 miliar lebih setahun. Pemasukan Rp3 juta per hari dari parkir roda dua di eks Gloria baru satu lantai. Jika secara keseluruhan nantinya ditambah dua lantai lagi, diprediksi bakal menyumbang PAD Rp3 hingga Rp5 miliar setahun. “Itu baru satu lokasi, bagaimana dengan 26 lokasi parkir lainnya,� ujarnya optimis. Diapun menantang kesiapan aparat dan pejabat di Pemko Bukittinggi, sehingga target pemasukan daerah yang lebih optimal itu tercapai. (wnd/kominfo)
“Parkir dan WC umum ke depan kita yang mengelola langsung,� tegas Walikota Ramlan Nurmatias ketika memberikan arahan pada hari pertama kerja pascalibur Idul Fitri, Senin (11/7). Karena itu pihaknya memerintahkan SKPD terkait untuk segera mengambil alih pengelolaan parkir dan juga WC umum itu.
Di Kota Bukittinggi terdapat 27 titik satuan ruang parkir (SRP). Seluruhnya dikelola pihak ketiga. Namun, aturan baru tidak membolehkan lagi kontrak pihak ketiga, kecuali dalam bentuk kerjasama. “Kalau WC dan parkir masih kelola dengan kontrak kita khawatir terjerat aturan nantinya,� tegasnya menambahkan.
Selain itu, yang lebih penting lagi menurutnya, dari evaluasi yang dilakukan, pengelolaan parkir dengan sistem kontrak itu kurang menggembirakan hasilnya. Dari 27 SRP yang tersebar di beberapa lokasi tersebut, total pemasukan untuk PAD hanya berkisar Rp675 juta. Karena itulah, pihaknya menurut Ramlan bersungguh-sungguh mengupayakan pengelolaan parkir roda dua memanfaatkan gedung eks Bioskop Gloria dan mengosongkan jalan Minangkabau.
Selama ini, parkir motor di Jalan Minangkabau itu hanya memberi kontribusi PAD melalui kontrak sebesar Rp250 ribu perhari, sementara parkir pada eks Gloria mendatangkan pemasukan Rp3 juta perhari. “Artinya, kalau kita yang mengelola hasilnya jauh lebih banyak,� ujarnya. Dari satu lokasi eks Bioskop Gloria itu saja rata-rata perbulan dihasilkan Rp90 juta dan Rp1 miliar lebih setahun. Pemasukan Rp3 juta per hari dari parkir roda dua di eks Gloria baru satu lantai. Jika secara keseluruhan nantinya ditambah dua lantai lagi, diprediksi bakal menyumbang PAD Rp3 hingga Rp5 miliar setahun. “Itu baru satu lokasi, bagaimana dengan 26 lokasi parkir lainnya,� ujarnya optimis. Diapun menantang kesiapan aparat dan pejabat di Pemko Bukittinggi, sehingga target pemasukan daerah yang lebih optimal itu tercapai. (wnd/kominfo)
Komentar
Pemerintah Kota Bukittinggi
Komentar