Berita Kota Bukittinggi

Walikota Hantarkan LKPJ 2018, Pendapatan Daerah Capai 99,22%




Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2018, di Gedng DPRD Bukittinggi, Senin (08/04). LKPJ 2018 itu disampaikan dalam rapat paripurna istimewa, yang dpimpin langsung Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, bersama Wakil Ketua H. Trismon.

Dalam LKPJ 2018 itu, Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, pendapatan daerah tahun 2018 dapat direalisasikan sebesar Rp 695 milyar lebih, atau 96,59% dari target Rp 720 milyar lebih. Pendapatan daerah itu, berasal dari PAD sebesar Rp 101 milyar lebih atau 99,22% dari target Rp 102 milyar lebih, dimana terjadi peningkatan capaian sebesar Rp 802 juta lebih.

Dana perimbangan, dapat direalisasikan sebesar Rp 523 milyar lebih atau sebesar 97,72% dari target Rp 535 milyar lebih. Lain-lain pendapatan asli, terealisasi sebesar Rp 34 milyar lebih atau 110,84% dari target Rp 31 milyar lebih.

Belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 705 milyar lebih dan dapat direalisasikan sebesar Rp 839 milyar lebih atau sebesar 83,97 persen.

“Belanja daerah itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 304 milyar lebih dan belanja langsung sebesar Rp 401 milyar lebih. Selain itu pemko Bukittinggi dalam pembiayaan daerah yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus dengan alokasi sebesar Rp 119 milyar lebih, dapat direalisasikan sebesar Rp 105 milyar lebih atau 88,18%,” jelas Ramlan.

Walikota juga menyampaikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi, berbasis urusan pemerintah daerah, yang meliputi, 24 urusan wajib, 5 urusan pilihan dan 7 fungsi penunjang atau pendukung urusan pemerintahan dan satu urusan pemerintahan umum.

“Sepanjang 2018, pemerintah kota juga telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka mewujudkan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang representatif. Diantaranya, pengadaan tanah untuk pembangunan kantor lurah Pakan Kurai, kantor lurah Pakan Labuah, puskesmas Tigo Baleh, serta pembukaan jalan menuju lokasi pembangunan kantor DPRD Bukittinggi di Manggis Gantiang. Selain itu juga telah banyak pembangunan kantir pemerintahan dan sekolah yang selesai dilaksanakan,” jelas Wako.

Pemerintah kota Bukittinggi juga patut berbangga karena selama tahun 2018, berhasil menorehkan 1 prestasi tingkat iinternasional, 37 penghargaan tingkat nasional, 98 prestasi tingkat provinsi.

Walikota juga menyampaikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kota Bukittinggi, berbasis urusan pemerintah daerah, yang meliputi, 24 urusan wajib, 5 urusan pilihan dan 7 fungsi penunjang atau pendukung urusan pemerintahan dan satu urusan pemerintahan umum.

“Sepanjang 2018, pemerintah kota juga telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka mewujudkan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang representatif. Diantaranya, pengadaan tanah untuk pembangunan kantor lurah Pakan Kurai, kantor lurah Pakan Labuah, puskesmas Tigo Baleh, serta pembukaan jalan menuju lokasi pembangunan kantor DPRD Bukittinggi di Manggis Gantiang. Selain itu juga telah banyak pembangunan kantir pemerintahan dan sekolah yang selesai dilaksanakan,” jelas Wako.

Pemerintah kota Bukittinggi juga patut berbangga karena selama tahun 2018, berhasil menorehkan 1 prestasi tingkat iinternasional, 37 penghargaan tingkat nasional, 98 prestasi tingkat provinsi.

“Walau itu bukan tujuan utama kita, namun penghargaan itu menjadi parameter dan indikator capaian bersama pemerintah kota bersama DPRD Bukittinggi atas dukungan masyarakat secara umum,” ungkap Walikota

Sementara itu, Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, mengapresiasi kinerja pemerintah kota Bukittinggi yang meningkat cukup signifikan. Capaian kinerja sepanjang tahun 2018 memang sebagian besar telah sesuai dengan kesepakatan bersama DPRD yang tertuang dalam APBD 2018.

“Penyelenggaraan urusan, rata-rata dapat menyerap anggaran diatas 75%. Ada 19 urusan wajib, 5 ururan pilihan dan 5 fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran telah sesuai perencanaan,” ujar Beny.

Namun demikian, DPRD juga memberi catatan terhadap kinerha beberapa SKPD yang dinilai masih belum maksimal. “Masukan inilah nanti yang akan kami bahas bersama di DPRD. Kita targetkan pembahasan LKPJ oleh anggota DPRD Bukittinggi ini dilakukan selama 30 hari. Kami akan pelajari dengan maksimal dan memberikan rekomendasi terbaik untuk LKPJ 2018, agar Bukittinggi lebih baik kedepannya,” tegas Beny Yusrial. (Ylm)

 

LINK DIREKTORI