Berita Kota Bukittinggi

Walikota Apresiasi Kehadiran Bukittinggi Rescue Team




Pemko Bukittinggi mengundang secara resmi Bukittinggi Rescue Team (BRT) untuk audiensi dengan dinas terkait. Pertemuan tersebut, dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Balaikota, Selasa (22/10). Tampak hadir Kalaksa BPBD Bukittinggi, Kepala Dinas Kebakaran, Kepala Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Ketua BRT, Agus Rizal, menyampaikan, BRT merupakan kumpulan relawan berjiwa sosial kemanusiaan. BRT bergerak di bidang pertolongan, khususnya dalam program penanggulangan bencana.

Menurut Agus Rizal, sejak berdiri tahun 2017 lalu, cukup banyak yang telah dilakukan BRT untuk aksi sosial. Seperti evakuasi di beberapa kejadian dan bencana, penyaluran bantuan bencana, ikut serta memberikan pelatihan siap siaga bencana, evakuasi kejadian kebakaran, dan lain lain. Terakhir, BRT juga ikut membantu proses evakuasi korban badai di Gunung Marapi beberapa hari lalu. Saat ini. BRT memiliki anggota tetap 60 orang dan 100 orang partisipan, jelasnya.

Kalaksa BPBD Bukittinggi, Ibentaro Samudra, mengakui, kehadiran BRT sangat membantu kinerja BPBD. Peran BRT tentu dibutuhkan dalam berbagai situasi kemanusiaan. Seperti, evakuasi saat terjadi bencana dan musibah kebakaran. Sebelumnya mungkin sudah ada koordinasi dengan BPBD, namun kedepan tentu akan kita tingkatkan, bagaimana komunikasi kita semakin intens. Sehingga dampak dari suatu bencana dapat diminimalisir, ungkap Ibentaro.

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengapresiasi kehadiran BRT di tengah masyarakat. Kiprah BRT mulai dirasakan dalam rangka meringankan dan membantu masyarakat terdampak bencana di Bukittinggi dan daerah sekitarnya.

Ramlan mengakui, relawan seperti BRT ini, memang sangat sulit ditemukan. Tidak semua masyarakat mampu menjadi relawan kemanusiaan seperti BRT ini. Untuk itu, kami sangat berterima kasih atas partisipasi aktif dari BRT dalam kesiapsiagaan bencana, ujar Ramlan.

Kedepan, Wako Ramlan juga meminta BRT lebih memaksimalkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas terkait, seperti, BPBD, Damkar dan Dinas Sosial. Karena kegiatan sosial kemasyarakatan harus dikerjakan dan diselesaikan bersama.

“Kerja kemanusiaan tidak mengenal wilayah. Kerja sama dengan pemerintah tentu akan dibentuk. Koordinasi harus diperkuat agar kegiatan di lapangan dapat dilaksanakan bersama dengan maksimal,” tutup Wako. (Ylm)

 

LINK DIREKTORI